IMG-LOGO

Perjalanan FPI dan Nasibnya di Tangan Pemerintah

Politik - 02 August 2019 15:09
IMG Foto diambil dari postkotanews.com (16 Januari 2017)

Ormas Islam di Indonesia memang sangat beragam dan bermacam-macam, mulai dari Ormas Islam terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah, hingga ormas FPI yang selalu banyak diperbincangkan dengan gaya dakwahnya yang keras. FPI atau biasa disebut “Fron Pembela Islam” merupakan Ormas Islam yang didirikan oleh Habib Riziek. Ormas ini sangat terkenal dengan dakwahnya yang keras, selain itu ormas ini juga pada saat bulan Ramadhan sering melakukan aksi pembubaran club hiburan malam dengan cara yang disebut “premanisme”. FPI dulu sedikit menjaga jarak dengan politik, bahkan setiap tindakannya tidak ada unsur politik yang dibawa.

 

Tetapi, diera saat ini, FPI mulai untuk masuk keranah politik, sehingga terjadi sebuah pergeseran dari gerakan FPI yang awalnya sebagai ormas dakwah menjadi ormas yang juga bergerak dalam ranah politik. Semua berawal dari kekalahan Prabowo di 2014 yang menjadikan Jokowi sebagai Presiden dan saat itu Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta.

 

Naiknya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, membuat kekosongan jabatan Gubernur DKI diisi oleh Wakilnya yang secara kebetulan beragama non-Islam, yaitu Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). FPI melakukan aksi penolakan terhadap diangkatnya Ahok sebagai Gubernur yang menentang DKI Jakarta dengan mayoritas Islam dipimpin oleh seorang Cina yang non-Islam.

 

Gerakan tersebut akhirnya belum mendapatkan simpati yang cukup dari masyarakat Indonesia. FPI akhirnya tidak tinggal diam, disaat ada celah ucapan Ahok terkait surat Al-Maidah, FPI melakukan aksinya kembali untuk menolak masyarakat muslim memilih Ahok.

 

Karena memang secara kebetulan, Ahok saat itu maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Celah tersebut akhirnya terus dimanfaatkan, yang akhirnya mendapat simpati dari ormas-ormas yang lain untuk ikut aksi pada tanggal 2 Desember 2016. Aksi tersebut diberi nama 212 dan sampai sekarang, 212 selalu digunakan seakan-akan mereka membentuk ormas baru dengan menamakan diri Alumni 212.

 

Gerakan ini memang mendapat simpati tidak hanya dari masyarakat, melainkan dari kalangan artis hingga politisi ikut dalam aksi tersebut. Kiprah Alumni 212 tidak berhenti sampai disitu, bahkan Alumni 212 juga memiliki patron sendiri yang disebut sebagai Imam Besar yaitu Habib Riziek.

 

Seorang Habib Riziek yang menjadi ketua FPI dijadikan juga Imam Besar bagi Alumni 212, sehingga posisinya begitu kuat, bahkan tidak hanya seorang Habib Riziek saja, melainkan ormas FPI itu sendiri juga memiliki kedudukan yang special bagi masyarakat Islam.

 

Pada momen Pilpres 2019 juga menjadi momen terpenting bagi mereka dalam memenangkan Calon Presiden yang didukung. Mengingat mereka berhasil menggulingkan Ahok dan menjadikan Anies sebagai pemenang dalam Pemilu Gubernur 2017. FPI dan kelompok PA 212 menyatakan dukungannya terhadap Calon Presiden nomer urut 02 yaitu Prabowo Subianto melalui Ijtima’ Ulama yang mereka lakukan.

 

Dukungan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Habib Riziek dalam mendukung Prabowo sebagai Calon Presiden. Segala aksi juga dilakukan oleh mereka, tetapi semua tidak seperti situasi saat mengalahkan Ahok. Calon Presiden Prabowo Subianto justru gagal untuk menang dalam Pilpres 2019 yang akhirnya mereka membuat pernyataan bahwa Pemilu 2019 adalah Pemilu yang curang.

 

Situasi tersebut ramai diperbincangkan bahkan menuduk KPU Curang dan MK memenangkan calon yang curang. Bahkan mereka membuat aksi-aksi anarkis yang disebut sebagai aksi kerusuhan 21-22 Mei 2019. Saat ini, FPI akan menghadapi perpanjangan perizinan sebagai Organisasi Massa Islam.

 

Hal ini ramai diperbincangkan, agar FPI tidak di perpanjang perizinannya sebagai Ormas Islam di Indonesia. Karena, banyak yang beranggapan bahwa FPI sebagai organisasi yang justru membuat ricuh Indonesia melalui bukti-bukti aksi yang mereka lakukan. Teruatama yang saat ini terlihat adalah aksi-aksi mereka dalam melawan rezim.

 

Pengajuan perizinan Ormas ini menurut Yusril sebagai pakar Hukum, melalui laman detik.com (1 Agustus 2019) menyatakan bahwa Pemerintah tidak berupaya dalam membubarkan FPI, melainkan dalam aturan pengajuan perpanjangan perizinan, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitu Mengevaluasi AD/ART dari FPI dan utamanya melihat kegaitan-kegiatan/program kegiatan FPI.

 

Urusan ini diperpanjang atau tidak adalah urusan dari Kementerian Dalam Negeri. Yusril juga membandingkan antara FPI dan HTI, dimana HTI adalah Ormas yang berbadan hukum sehingga status badan hukumnya dicabut. Kalau FPI tidak berbadan hukum, sehingga FPI harus mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas.

 

Melalui pernyataan Yusril tersebut, mengindikasikan bahwa Pemerintah sebetulnya tidak akan membubarkan FPI. Tetapi meminta FPI untuk memperpanjang SKT yang telah habis 20 Juni 2019 kemarin. Selain itu, tidak ada upaya juga dari pemerintah dalam membubarkan FPI, yang dilakukan oleh Pemerintah justru melakukan evaluasi terhadap AD/ART dan program kerja FPI sebelum SKT diterbitkan. Karena tujuan adanya evaluasi ini adalah untuk mencegah adanya Ormas yang tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila dan NKRI.

Authors

Write SU

Baca Juga

IMG
Subscribe

Get all latest content delivered to your email a few times a month.