IMG-LOGO

Jatah Kursi Menteri, Ujian Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Politik - 25 July 2019 10:18
IMG Foto diambil dari VOA Indonesia (10-08-2018)

Selama pemilu 2019 berlangsung, koalisi Jokowi-Ma’ruf seakan-akan jauh dari kata perpecahan. Dibandingkan koalisi Prabowo-Sandi yang sedari awal selalu diterpa isu perpecahan mulai dari manuver Partai Demokrat hingga PAN yang ingin menyebrang ke koalisi lawan.

 

Koalisi Jokowi-Ma’ruf yang terdiri dari 10 partai politik menghadapi ujian disaat penentuan kursi Menteri. Banyak dari partai-partai koalisi Jokowi-Ma’ruf yang menginginkan jatah menteri lebih banyak. Misal PKB yang menginginkan jatah Menteri berjumlah 10 orang. Begitu juga dengan Golkar yang menginginkan lebih banyak lagi kader-kadernya yang duduk di jabatan Menteri.

 

Pertemuan antara Jokowi dan para ketua umum juga pernah dilaksanakan, sebut saja ketua umum Perindo Hary Tanoe yang bertemu Jokowi untuk membahas kursi menteri. PKB juga sama, bahkan tidak hanya ketua umum saja yang bertemu Jokowi, melainkan seluruh jajaran kepengurusan PKB juga ikut bertemu dengan Jokowi. PSI juga sama, seluruh pengurus DPP PSI bertemu dengan Jokowi, meskipun mereka menampik pertemuan tersebut membahas terkait kursi menteri.

 

Baru-baru ini, pembahasan kursi menteri ini semakin seru. Beberapa ketua umum partai koalisi Jokowi-Ma’ruf yaitu PKB, PPP dan Golkar bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk membahas terkait kursi menteri. Anehnya dalam pertemuan 4 partai ini tidak hadir ketua umum PDI Perjuangan sebagai partai politik dari Jokowi. Padahal PDI Perjuangan merupakan partai yang paling besar dibandingkan partai koalisi pendukung Jokowi yang lain. PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu 2019 dan sebagai partai politik dari Jokowi.

 

Belum selesai pembahasan kursi menteri, ramai-ramai diperbincangan publik yaitu adanya keinginan partai Gerindra untuk berkoalisi dengan Jokowi. Selain itu, sebelumnya, koalisi Prabowo-Sandi yang lain yaitu PAN dan Demokrat sudah ada wacana keinginan untuk bergabung dengan Jokowi sejak penetapan Jokowi sebagai Presiden terpilih hasil pemilu 2019.

 

Inilah yang menyebabkan adanya pertemuan antara 4 partai politik koalisi Jokowi-Ma’ruf. Keempat partai ini selain membahas terkait kursi menteri, juga membahas akan masuknya koalisi Prabowo-Sandi ke tubuh pemerintah yaitu Jokowi.

 

Pertemuan ini menghasilkan penolakan koalisi Jokowi-Ma’ruf terhadap hadirnya partai oposisi untuk masuk kedalam pemerintahan Jokowi, yaitu Gerindra, PAN dan Demokrat. Wacana penolakan masuknya partai oposisi kedalam tubuh pemerintahan Jokowi memang sudah ramai diperbincangkan setelah pemilihan umum berlangsung.

 

Hal ini dikarenakan tuduhan-tuduhan pada saat proses pemilu yang cukup keras dialamatkan kepada Jokowi-Ma’ruf. Selain itu, hadirnya partai oposisi menurut pertemuan 4 partai ini dikhawatirkan mengganggu soliditas partai koalisi Jokowi-Ma’ruf yang telah berjuang dari awal untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

 

Wacana masuknya partai oposisi ini memang mendapatkan respon yang beragam juga dari sisi partai oposisi. Gerindra misalnya, yang mewacanakan untuk memberikan suatu program kepada Jokowi dan apabila program itu tidak disetujui oleh Jokowi maka Gerindra batal berkoalisi.

 

Begitu juga dengan PAN melalui Amien Rais sebagai tokoh dari PAN menginginkan kekuasaan Jokowi sebesar 45% untuk bisa berkoalisi dengan Pemerintah. Isu keinginan Amien Rais menguasai kekuasaan Jokowi sebesar 45% ini memang yang paling banyak diperbincangkan. Pasalnya, Amien Rais selama ini sangat keras dalam mengkritik Jokowi.

 

Selain itu, Amien Rais juga salah satu orang yang menolak adanya rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Bahkan pada saat Prabowo bertemu Jokowi di salah satu stasiun MRT, Amien terlihat kecewa dengan pertemuan kedua belah pihak tersebut.

 

Terkait isu masuknya partai pendukung Prabowo-Sandi kedalam koalisi Jokowi-Ma’ruf, Pengamat Politik sekaligus CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali, mengutip dari pemberitaan Antaranews (23-07-2019), menyebutkan sebaiknya Prabowo Subianto dengan partai politik pendukungnya tetap menjadi oposisi terhadap Presiden terpilih. Kalau semua partai politik masuk kedalam kabinet, maka demokrasi menjadi tidak sehat, menurut Hasanuddin Ali.

 

“Akhirnya Cek and Balance tidak terjadi dan semuanya akan setuju dengan apapun yang dilakukan oleh pak Jokowi”. Meskipun rekonsiliasi itu terjadi, harapannya bukan dalam bentuk bagi-bagi kekuasaan dan melupakan pentingnya oposisi.

 

Hasanuddin Ali menambahkan, “saya lebih sepakat rekonsiliasi itu tidak mengubah postur soal partai oposisi dan partai pendukung”.

 

Memang tidak menutup kemungkinan partai-partai koalisi Jokowi-Ma’ruf yang berjuang ikut memenangkan pasangan ini membutuhkan kursi Menteri sebagai balas jasa. Koalisi Jokowi-Ma’ruf memang gemuk, yaitu 10 partai politik, tetapi dari 10 partai politik ini, yang berhasil masuk ke parlemen hanya 5 partai, yaitu PDIP, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP.

 

Sisanya tidak mencapai Ambang batas masuk parlemen. Berbeda dari koalisi Prabowo-Sandi, 5 partai pendukung Prabowo-Sandi yang berhasil masuk parlemen ada 4 partai, yaitu Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN. Sehingga wajar, dalam melancarkan pemerintahannya, Jokowi membutuhkan partai politik dari kubu oposisi untuk bisa mencapai suara mayoritas parlemen. Karena 4 partai pendukung Prabowo-Sandi memiliki suara yang cukup besar juga dan ini akan berimbas kepada kursi perolehan kursi parlemen.

Authors

Write SU

Baca Juga

IMG
Subscribe

Get all latest content delivered to your email a few times a month.