IMG-LOGO

Kasus Baiq Nuril: Menguji Keadilan Presiden Jokowi

Sosial - 08 July 2019 16:36
IMG Foto diambil dari Republika/Muhammad Nursyamsyi

Kasus Baiq Nuril memasuki babak baru setelah MA menolak PK yang diajukan pihak Baiq Nuril terkait kasus rekaman pelecehan seksual. Kasus ini berawal dari percakapan Baiq Nuril dengan Kepala Sekolah berinisial M tempat Baiq Nuril Bekerja. Baiq Nuril merekam percakapan Kepsek tersebut karena Kepsek tersebut menceritakan hubungan badan dengan wanita yang juga dikenal oleh Nuril. Inilah alasan Nuril merekam percakapan tersebut. Percakapan yang berbau seksual ini, viral dikalangan masyarakat Mataram NTB pada tahun 2015, sehingga akibat dari viralnya percakapan ini, Kepsek M melaporkan Nuril ke pihak Kepolisian karena menyebarluaskan Percakapan tersebut.

Nuril yang sebenarnya adalah korban Pelecehan dari Kepsek M dan justru dilaporkan ke pihak polisi karena menyebarkan rekaman tersebut berakibat dituntutnya Nuril selama 6 bulan penjara dan denda Rp 500 Juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis dari MA ini mengacu pada UU No 11/2008 tentang ITE, Pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1. Dari tuntutan inilah, akhirnya Nuril mengajukan PK kepada MA dan akhirnya ditolak oleh MA. Nuril yang seharusnya menjadi korban Pelecehan justru mengalami tuntutan penjara akibat menyebar luas rekaman percakapan antara dirinya dengan Kepsek M. Sehingga ini yang membuat beberapa lembaga swadaya yang bergerak di bidang feminis atau perlindungan perempuan mendukung Nuril.

LSM yang berada di belakang Nuril juga mendesak kepada Presiden Jokowi untuk memberikan Amnesti kepada Nuril, karena Nuril sebetulnya adalah korban Pelecehan. Pemberian Amnesti yang didesak oleh para LSM untuk diberikan kepada Nuril, dengan tujuan agar bisa merubah status Nuril yang bersalah menjadi tidak bersalah dan ini adalah hak prerogratif dari Presiden. Istilahnya Amnesti ini adalah pengampunan oleh negara terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah. Tetapi, pengajuan Amnesti ini akhirnya baru dilakukan pada tahun ini, bukan pada tahun 2015 saat ramai-ramainya pemberitaan Baiq Nuril. Tidak hanya LSM saja yang mendukung agar Nuril bebas dari tuntutan, tetapi ada Amnesti Internasional yang juga ikut dalam mendukung bahkan mendesak Jokowi sebagai Presiden agar memberikan Amnesti kepada Nuril.[1]

Secara Hukum memang, Amnesti adalah jalan terakhir bagi seseorang yang telah dituntut dalam pengadilan, agar dirinya terbebas dari hukuman. Tetapi, saat ini, Baiq Nuril masih bisa mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke MA dengan tujuan untuk membatalkan tuntutan dari Baiq Nuril tersebut. Akhirnya pihak Baiq Nuril mengajukan PK pada tahun 2015 dan baru slesai prosesnya di tahun 2019 ini. Proses yang lumayan lama ini menghasilkan keputusan ditolaknya PK dari Nuril dan proses selanjutnya disini Nuril bisa mengajukan Amnesti kepada Presiden karena PK-nya ditolak oleh MA.

 Pemberian Amnesti ini memang diharapkan bisa memnjadi komitmen negara dalam mencegah perilaku pelecehan seksual dan bisa melindungi warga negara dari tindakan pelecehan seksual. Apabila melihat kasus dari Nuril ini, memang Nuril adalah korban. Tetapi apabila melihat dari bukti rekaman yang tersebar di masyarakat, hal ini juga salah. Karena rekaman tersebut tersebar luas tanpa ada laporan pelecehan seksual dari Nuril ke pihak berwajib. Nuril sendiri juga berhak untuk tidak dihukum, karena Nuril adalah korban pelecehan dari Kepsek M tersebut.

Secara Undang-Undang, memang terlihat benar, Nuril dituntut karena menyebarkan rekaman tersebut, sehingga posisi MA apabila menerima PK dari Nuril juga salah, mengingat ada dasar hukum yang kuat dalam menindak laporan dari Kepsek M karena rekaman yang telah tersebar luas itu illegal tanpa ada persetujuan dari pihak terkait. Hukum akan berkata lain, apabila justru dari pihak Nuril yang melaporkan Kepsek M dengan bukti rekaman tanpa harus disebar luas ke masyarakat. Bisa jadi, justru Kepsek M tersebut dituntut melakukan pelecehan terhadap Nuril dengan bukti rekaman yang ada tanpa tersebar luas terlebih dahulu adanya rekaman tersebut. Saat ini keputusan MA memang sudah keluar, dan sudah saatnya peran dari Presiden sebagai Kepala Negara dalam menindak kasus ini. Karena Jokowi sebagai Presiden sudah berjanji akan menindak kasus ini asal sesuai dengan koridor Hukum yang berlaku di Indonesia. Janji ini disampaikan oleh Jokowi pada tahun 2015 sebelum Nuril mengajukan PK ke MA.[2]

Peran Presiden inilah yang saat ini di tunggu oleh masyarakat luas dalam menyikapi kasus Baiq Nuril. Jokowi perlu untuk menganalisis sebelum mengambil keputusan dalam pemberian Amnesti. Memang banyak yang mendesak agar Presiden memberikan Amnesti kepada Nuril, termasuk dari pihak LSM yang selalu mendampingi Nuril. Tetapi, Presiden juga perlu melihat alasan dari MA menolak PK dari Nuril dan perlu mendengar pertimbangan dari DPR dalam pemberian Amnesti. Jokowi juga perlu untuk melihat dari sisi kemanusiaan dan melihat dari peran negara melalui Pemerintah dalam mencegah tindakan Pelecehan seksual. Karena semua masyarakat tahu, bahwa Pelecehan seksual di Indonesia dilarang dan juga memiliki kekuatan hukum melalui Undang-Undang yang ada.

 

[1] Amnesty Internasional Meminta Jokowi Beri Amnesti Pada Baiq Nuril, nasional.tempo.co. Jumat, 5 Juli 2019, 15:37 WIB | Diakses: Senin, 8 Juli 2019, 15:42 WIB. https://nasional.tempo.co/read/1221534/amnesty-internasional-minta-jokowi-beri-amnesti-pada-baiq-nuril

[2] Sambil Berurai Air Mata, Baiq Nuril Tagih Janji Jokowi Beri Amnesti, www.idntimes.com. Jumat, 5 Juli 2019 | Diakses: Senin, 8 Juli 2019, 15:38 WIB. https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/sambil-berurai-air-mata-jokowi-baiq-nuril-maknun-tagih-beri-amnesti/full

Authors

Write SU
IMG
Subscribe

Get all latest content delivered to your email a few times a month.